banner 728x250

Tak Bisa Digunakan, Pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Langkat Jadi Temuan BPK

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat.

Stabat – Pekerjaan jasa konsultansi inventarisasi potensi wialyah pesisir di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat TA 2025 jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil telaah auditor, ditemukan kelebihan pembayaran. Temuan ini pun meyebabkan potensi kerugian keuangan negara senilai Rp263.100.600.

Dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (LHP DTT) BPK itu, auditor menemukan sedikitnya 4 permasalahan. Diantaranya, perancanaan dan persiapan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan.

Dimana, dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak saling berseuaian. Selain itu, proses pengadaan langsung jasa konsultansi ini juga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, besereta perubahannya.

Selain itu, pelaksanaan pekerjaannya juga tidak sesuai dengan surat perintah kerja (SPK). Dimana, pekerjaan inventarisasi potensi wilayah Kecamatan Gebang, Secanggang dan Tanjug pura ini, hanya dikerjakan oleh satu orang personel dari PT AU berinisial MDS yang tidak tercantum dalam kontrak.

Atas pergantian personel tesebut, tidak ada permintaan atau permohonan pergantian personel yang diajukan oleh PT AU kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). Bahkan, latar belakang pendidikan MDS tidak relevan dengan KAK ataupun tema pekerjaan.

Parahnya lagi, hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan. Sehingga, proyek terebut tidak bisa digunakan sesuai kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat.

Atas persoalan tersebut, terdapat kelebihan pembayaran kepada PT AU sebesar Rp263.100.600. Masing-masing paket untuk Kecamatan Gebang, Tanjung Pura dan Secanggan senulai Rp87.562.00, Rp87.680.600 dan Rp87.857.000.

BPK Kemudian memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memproses kelebihan pembayaran jasa konsultansi pada PT AU. Selanjutnya, menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp263.100.600.

Terkait hal ini, mantan Kadis Kelautan dan Periakanan Kabupatan Langkat T Auzai belum memberi tanggapan. Begitu juga pajabat baru di dinas tersebut, D Suriono SPd belum merespon konfirmasi dari awak media. (Ahmad)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *